Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026
Dokumen ini menyajikan rencana strategis pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk masa transisi pemerintahan pada periode 2024 hingga 2026. Sumber ini merinci berbagai tantangan krusial seperti tingginya angka kemiskinan, kasus stunting, dan risiko bencana alam yang kerap melanda wilayah kepulauan tersebut. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai potensi ekonomi melalui pariwisata super prioritas Labuan Bajo, sektor pertanian, serta pentingnya penguatan investasi melalui sistem digital. Pemerintah daerah berupaya menyelaraskan kebijakan lokal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) guna memperbaiki taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Fokus utama lainnya mencakup reformasi birokrasi, peningkatan akses pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar yang lebih memadai. Penjabaran kinerja dalam laporan ini bertujuan memastikan setiap program kerja dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat NTT.Tantangan Pembangunan
Tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi geografis yang rawan bencana hingga permasalahan sosial-ekonomi yang kompleks. Berikut adalah rincian tantangan utama tersebut:
Tingginya Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem: Persentase penduduk miskin di NTT pada tahun 2021 mencapai 20,44%, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,71%. Selain itu, pemerintah menghadapi tantangan berat untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, di mana masih terdapat 22 kabupaten/kota yang memiliki penduduk dalam kategori desil 1 (kesejahteraan 10% terendah).
Risiko Bencana yang Tinggi dan Dampak Perubahan Iklim: NTT memiliki risiko tinggi terhadap bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor, serta bencana hidrometeorologis seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan. Sebanyak 75% bencana dalam 50 tahun terakhir adalah bencana hidrometeorologis, termasuk Badai Siklon Tropis Seroja pada tahun 2021 yang memberikan dampak parah. Perubahan iklim juga mengancam sektor pertanian lahan kering dan perikanan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat, serta mengancam keberadaan pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka air laut.
Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT pada tahun 2021 sebesar 65,28 poin, masih tertinggal jauh dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 72,29 poin. Tantangan utama di bidang ini adalah rendahnya partisipasi sekolah pada usia 16-18 tahun serta penyebaran guru dan fasilitas pendidikan yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil.
Masalah Kesehatan dan Gizi Masyarakat: NTT masih berjuang dengan tingginya prevalensi stunting, gizi buruk (wasting), dan gizi kurang (underweight) pada balita. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga masih bersifat fluktuatif dan tinggi di beberapa kabupaten seperti Timor Tengah Selatan dan Kupang. Kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memeratakan akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.
Keterbatasan Infrastruktur dan Konektivitas: Sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi kendala biaya transportasi yang mahal dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim tertentu. Banyak ruas jalan kewenangan provinsi yang masih dalam kondisi rusak ringan maupun berat, serta belum meratanya jaringan irigasi dan akses air minum layak, khususnya di kawasan destinasi pariwisata.
Rendahnya Kemandirian Fiskal Daerah: Pemerintah Provinsi NTT memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, di mana Dana Perimbangan berkontribusi lebih dari 70% terhadap total pendapatan daerah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum optimal untuk menutupi ketergantungan tersebut.
Rendahnya Produktivitas Sektor Produksi: Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masih bersifat subsisten dengan penggunaan teknologi yang rendah. Di bidang investasi, tantangan utama meliputi keterbatasan kompetensi tenaga kerja, permasalahan legalitas tanah, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai.
Strategi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting dilakukan melalui pendekatan multisektoral yang terintegrasi, dengan rincian sebagai berikut:
Strategi Penurunan Angka Kemiskinan
Pemerintah Provinsi NTT menetapkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Langkah-langkah strategis yang dijalankan meliputi:
Akurasi Data Sasaran: Penggunaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang divalidasi berdasarkan nama dan alamat agar intervensi lebih tepat sasaran.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan ekonomi di tingkat desa, seperti BUMDes, Koperasi Tani, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Perluasan Akses Modal dan Jaring Pengaman Sosial: Memfasilitasi akses rumah tangga miskin terhadap skema pembiayaan usaha serta pemberian bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Penyediaan Infrastruktur Dasar: Memperbaiki akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum, listrik, dan sanitasi sebagai upaya memutus rantai kemiskinan secara terpadu.
Pengembangan Teknologi Tepat Guna: Mendorong penggunaan teknologi yang adaptif terhadap aspek lingkungan dan budaya lokal untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.
Strategi Penurunan Stunting
NTT menargetkan penurunan prevalensi stunting dari 17,7% pada tahun 2022 menjadi 9 hingga 8,5% pada tahun 2026. Strategi utamanya meliputi:
Intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Fokus pada masa kritis sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola asuh yang memadai.
Layanan Kesehatan Komprehensif: Menyediakan layanan kesehatan bagi Remaja Putri, Ibu Hamil, dan Pasangan Usia Subur, termasuk pemberian subsidi pangan bergizi bagi keluarga miskin.
Koordinasi Lintas Sektor: Menguatkan kolaborasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mengarahkan sumber daya secara berkelanjutan dalam pencegahan stunting.
Integrasi dengan PAUD HI: Mendorong replikasi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai wadah pencegahan dini stunting.
Peningkatan Sanitasi dan Perilaku Hidup Sehat: Menggalakkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan perilaku hidup bersih untuk mencegah infeksi berulang pada balita yang menjadi pemicu stunting.
Pendampingan Gender: Melibatkan Champion Gender dalam pendampingan pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting.
Pemanfaatan data sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi kunci utama dalam memastikan program bantuan sosial di NTT tepat sasaran melalui langkah-langkah berikut:
Penyediaan Data yang Akurat dan Tervalidasi: Data P3KE merupakan kumpulan data by name-by address (BNBA) yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga secara mendetail. Data ini telah melalui proses pemberian peringkat kesejahteraan dan divalidasi dengan Data NIK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga meminimalisir kesalahan target dalam penyaluran bantuan.
Identifikasi Kelompok Prioritas (Desil 1): Pemerintah menggunakan data P3KE untuk mengidentifikasi penduduk yang masuk dalam Kelompok Desil 1, yaitu masyarakat dengan status kesejahteraan 10% terendah. Di NTT, terdapat 167.027 keluarga atau sekitar 968.502 jiwa dalam kelompok ini yang diprioritaskan sebagai sasaran utama intervensi bantuan sosial.
Perbaikan Pensasaran Program Pengurangan Beban: Informasi sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan dalam P3KE dimanfaatkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran program pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Hal ini mencakup pemberian subsidi tepat sasaran melalui berbagai program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Integrasi dengan Program Pemberdayaan: Selain untuk bantuan tunai atau subsidi, cakupan data P3KE yang luas juga dimanfaatkan untuk menentukan sasaran program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin ekstrem.
